Kasan menjelaskan, Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.
“Mengingat opsi biner yang beredar di tengah masyarakat saat ini tidak memiliki legalitas dari regulator di Indonesia, maka apabila terjadi perselisihan (dispute) antara nasabah dengan penyedia aplikasi opsi biner, Bappebti selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah saat mediasi,” jelas Syist.
Ia melanjutkan, Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman, serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.
“Adanya situs-situs ilegal yang mengatasnamakan perdagangan berjangka komoditi ini, tidak hanya merugikan masyarakat yang menjadi korban, namun juga merugikan industri perdagangan berjangka komoditi.
Opsi dalam konteks yang ditawarkan oleh broker kepada trader/investor melalui opsi biner hanya sebatas memilih prediksi harga naik atau harga turun.
Dalam akar Latin disebut commoditas which Mengacu pada berbagai cara untuk pengukuran yang tepat dari sesuatu; keadaan waktu atau kondisi yang sesuai, berkualitas baik; kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau properti; dan nilai tambah atau keuntungan.
Jenis komoditas yang terakhir adalah peternakan. Produk peternakan adalah produk yang berasal dari hasil peternakan. Mencakupi ternak hewan hidup.
“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
Pentingnya bursa ini tidak disanksikan. Pengalaman pahit krisi ekonomi mengajarkan bahwa betapa mahalnya ongkos yang harus di bayar jika kita mengabaikan pentingnya manajemen risiko. Sebagai penghasil komoditi yang besar didunia, indonesia berkepentingan untuk memiliki bursa sendiri, sehingga dapat membentuk harga lokal yang jadi acuan world wide dan bukan ditentukan oleh negara lain, sehingga memudahkan pemasaran komoditi tersebut dan penyebarluasan informasi keprodusen prosesor dan konsumen memberi nilai tambah bagi petani kita dan membuka lapangan kerja baru. Bursa berjangka berjangka di indonesia sangat potensial untuk memperdagangkan kontrak-kontrak komoditi yang banyak dihasilkan di indonesia seperti berjangka kayu lapis, minyak mentah (jenis minas), termasuk jugakontrak keuangan seperti indeks saham dan obligasi sangat potensialmuntuk di perdagangkan.
“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
berarti. Dengan menganalisa pasar dengan cermat, spekulator menginvestasikan modalnya atas risiko yang ada untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga.five Kontrak berjangka komoditi adalah suatu komitmen tetap untuk menyerahkan atau menerima sejumlah komoditi tertentu dengan kualitas yang telah ditetapkan sepanjang masa sebelum jatuh tempo dan dengan harga dibentuk melalui lelang terbuka terus menerus di bursa berjangka.six Dalam bertransaksi pada perusahaan pialang berjangka seluruh kegiatan dan sebagian dari fungsi perusahaan tersebut dilakukan oleh seorang wakil pialang. Wakil pialang merupakan orang perorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi pialang berjangka. Untuk itu dalam melakukan transaksi kontrak berjangka pada perusahaan pialang berjangka diperlukan peran serta wakil pialang berjangka tersebut.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat.
four. Marjin rasio ekuiti Marjin rasio ekuiti atau dikenal juga dengan istilah Margin fairness ratio Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal adalah suatu istilah yang digunakan ole
Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.